18 December 2014  
Nama Login :
Kata sandi :
- Lupa Kata Sandi ?
- Pendaftaran
- Webmail
 
 
 
 
 
Bursa Transmigrasi
KTM
Kementerian Tenaga K

KONSEP KOTA TERPADU MANDIRI
Tanggal: 14 Feb 2007
Sumber: Depnakertrans

BursaTransmigrasi.net - Jakarta,

KONSEP KOTA TERPADU MANDIRI

 

     
A. PENDAHULUAN
   
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan transmigrasi adalah:

  1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya
  2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah
  3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
 

Dengan demikian, maka amanah terhadap program transmigrasi cukup besar, baik terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional yaitu terutama dalam membuka isolasi wilayah, menambah tenaga kerja / petani, mendukung ketahanan pangan, menambah devisa negara, pembentukan desa - desa baru dan pembangunan sarana sosial - ekonomi budaya di setiap pemukiman transmigrasi. Sampai tahun 2005 jumlah transmigran yang dipindahkan sebanyak 2.293.471 KK atau 8.198.795 Jiwa yang ditempatkan di 2.744 UPT,. sebanyak 28 UPT berkembang menjadi Ibukota Kabupaten dan 172 UPT berkembang jadi Ibukota Kecamatan.

Cita-cita pembangunan transmigrasi seperti yang tercantum pada UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan PP nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, yang menyebutkan bahwa "Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah diwujudkan melalui Pembangunan Pusat Pertumbuhan Wilayah Baru", perlu semakin ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, kawasan transmigrasi berkernbang yang selanjutnya pusat pertumbuhan pun akan terbentuk. Kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi tersebut diharapkan terus meningkat sehingga mampu menumbuh kembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang disebut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai "Kota Terpadu Mandiri"
     
B. TUJUAN
  1.
Meningkatkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar yang memungkinkan terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial ­ ekonomi daerah transmigrasi.
  2.
Menciptakan sentra - sentra aktifitas bisnis yang menarik para investor sebagai upaya menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar.
   
C. SASARAN
  1.
Tersedianya sarana sosial, ekonomi dan pemerintahan . untuk melayani kebutuhan dasar / hidup para transmigran dan desa sekitar.
  2.
Tersedianya prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan usaha para transmigran dan desa sekitar
  3.
Terbangunnya sentra - sentra kegiatan bisnis untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah transmigrasi.
     
D. KONSEP DASAR PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI
 

Pada hakekatnya suatu Kota tidak mungkin terwujud tanpa didukung kegiatan usaha/ ekonomi daerah belakangnya, demikian juga untuk menumbuhkan atau mewujudkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) perlu didukung oleh kegiatan usaha transmigran yang berada di belakangnya. Oleh karena itu untuk menumbuhkan KTM perlu melakukan pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang dapat mendorong tumbuhnya suatu kota.

Dalam konsep pengembangan WPT, disebutkan bahwa WPT akan terdiri atas sejumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan setiap SKP akan tediri dari beberapa Satuan Pemukiman atau Unit Pemukiman Transmigrasi atau desa (SP /UPT /Desa), dimana masing-masing hirarki permukiman memiliki pusat sebagai berikut:

  1. Setiap SKP akan memiliki pusat pengembangan Kawasan yang disebut desa utama
  2. Setiap SP/UPT akan memiliki pusat pelayanan pemukiman yang disebut pusat desa
 

Dengan demikian Kota Terpadu Mandiri akan membawahi desa - d esa utama, dan desa utama akan membawahi Pusat-pusat desa dimana antara pusat desa dengan desa utama dan antara desa utama dengan Kota Terpadu Mandiri akan terhubungkan oleh jaringan transportasi baik darat ataupun air/sungai. Merujuk pada konsep pembangunan kota terpadu mandiri, maka beberapa batasan/ pengertian yang dapat disepakati antara lain:

  1.
Wilayah Pengembangan. Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
  2.
Kornoditas Unggulan adalah komoditas yang diusahakan berdasarkan keunggulan kompetitif dan kornperatif, ditopang oleh pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan agroekosistem untuk meningkatkan nilai tambah dan punya efek ganda terhadap berkembangnya sektor lain
  3.
Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah Kawasan yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat koleksi, pengolahan hasil, distribusi dan jasa dari WPT yang didesain sebagai arahan pengembangan terstruktur dari unit – unit pemukiman transmigrasi dan desa – desa sekitar dalam satu satuan ekonomi wilayah
     
E. ASPEK PENYEDIAAN TANAH
 

Penyediaan tanah transmigrasi merupakan tahap awal dan akhir dari proses pembangunan permukiman transmigrasi. Pada tahap awal dengan menyiapkan hak pengelolaan calon pemukiman transmigrasi, sebagai landasan legalitas bagi Depnakertrans untuk mengelola lahan, dan pada tahap akhir dengan membagikan lahan transmigran yang bersertifikat hak milik, yang menjadi alas hak bagi transmigran untuk tempat aktivitas sosial ekonominya, oleh karena itu esensi dari penyediaan tanah transmigrasi adalah legalitas. Adapun prinsip penyediaan tanah transmigrasi adalah jelas letak dan luasnya, serta bebas dad penggunaan dan. kepemilikan pihak lain. Prinsip ini disebut jelas (clear) dan bersih (clean) .

Secara praktis penyediaan tanah transmigrasi terdiri atas 3 tahap yang menjadi satu kesatuan (Three in One) yaitu, Pertama adalah perolehan tanah, kegiatan ini diarahkan bagaimana memperoleh tanah / lahan yang memenuhi 2 C sehingga terhindar dari masalah. Kedua adalah sertifikasi hak atas tanah, dengan sertifikasi tersebut kepemilikan tanah dan aktifitas diatas tanah tersebut syah secara hukum. Ketiga adalah pembagian laban, yaitu memberikan / membagikan tanah yang bersertifikat agar mempunyai jaminan hukum dan ketenangan bagi warga transmigran

     
F. PENETAPAN KOTA TERPADU MANDIRI
  1.
Kawasan yang akan dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri diusulkan oleh Bupati yang kemudian dikukuhkan melalui Peraturan Daerah.
  2.
Selanjutnya diusulkan Kepada Gubernur, Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, untuk mendapatkan persetujuan
  3.
Setelah Gubernur menyetujui usulan KTM tersebut disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk, dievaluasi kelayakannya beserta lintas sektor terkait.
  4.
Bila memenuhi persyaratan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan kawasan tersebut sebagai Kota Terpadu Mandiri.
  5.

Bila usulan terse but masih perlu kajian dan penyempurnaa maka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberi bantuan konsultasi dan program penyempurnaan sehingga dapat ditetapkan atau tidak kawasan tersebut menjadi KTM, atau menjadi kawasan pendukung KTM.

     

 
 
 
2005 Bursa Transmigrasi. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Saran dan komentar ke: info@bursatransmigrasi.net