01 October 2014  
Nama Login :
Kata sandi :
- Lupa Kata Sandi ?
- Pendaftaran
- Webmail
 
 
 
 
 
Bursa Transmigrasi
KTM
Kementerian Tenaga K

RELEVANSI U.U NO. 15 TAHUN 1977 TENTANG KETRANSMIGRASIAN PADA KONDISI SAAT INI
Tanggal: 03 Aug 2005
Sumber: DEPNAKERTRANS

BursaTransmigrasi.net,

Mantan Menteri / Ketua Bappenas Kabinet Gotong Royong Kwik Kian Gie, da!am tulisannya "Wahai Presiden terpilih to!onglah rakyat dengan tidak menunda Agenda kerja ini", salah satunya adalah Program Transmigrasl Menurut Kwik Kian Gie, "dalam jangka menengah dan jangka panjang Program Transmigrasi akan dapat menjadi salah satu solusi menyelesaikan permasalahan kemiskinan". Manfaat lain dari program Transmigrasi adalah terlaksananya pembangunan daerah baru dan pembangunan kawasan produksi pertanian baru, memperkecil kesenjangan antara daerah maju dan kurang maju, serta untuk tujuan persatuan dan kesatuan bangsa. Pak Siswono Yudhohusodo, mantan Menteri Transmigrasi dan PPH, mempunyai pandangan yang kurang lebih sarna dengan pak Kwik Kian Gie. Demikian pula pandangan Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Pak Siswono sering menekankan, melalui pembukaan kawasan produksi pertanian baru, sehingga bangsa Indonesia dapat mengupayakan diri agar mampu melepaskan diri dari berbagai ketergantungan import produk pertanian. Sedangkan Prof. Dr. Sri Edi Swasono menegaskan bahwa yang menjadi dasar ukuran program transmigrasi adalah berupa luas komoditas pertanian yang akan dibangun, "baru kemudian berapa KK transmigran yang perlu ditempatkan". Artinya pandangan tersebut menggambarkan adanya perubahan pendekatan tentang program transmigrasi, bukan lagi pendekatan demografis tetapi pendekatan ekonomis yang dijadikan dasar perlunya pembangunan transmigrasi dilaksanakan disuatu wilayah. Pandangan tentang program transmigrasi tersebut diatas sebenarnya sudah sejalan dengah aturan dasar penyelenggaraan program transmigrasi yaitu UU No. 15 tahun 1997.

 

Memang banyak hal tentang program transmigrasi dipertanyakan oleh berbagai pihak, terutama pada era otonomi daerah saat ini, tentang ketidakberhasilannya. Mereka berpendapat ; Apakah program transmigrasi masih perlu, apakah program transmigrasi didukung dan diminati masyarakat dan pemerintah daerah? Pak Kwik Kian Gie menjelaskan bahwa, memang banyak masalah dalam program transmigrasi, tetapi apabila dilaksanakan dengan baik atas dasar acuan yang benar, dan para pelaksana yang berpengalaman akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Menakertrans Fahmi Idris mengatakan bahwa program Transmigrasi kedepan adalah sangat menjanjikan, namun terdapat berbagai hal yang perlu dibenahi. Banyak pen-nasalahan yang ada sangat perlu diselesaikan dalam proses pembenahannya.

 

Pandangan yang meragukan tentang perlunya program transmigrasi tersebut sebenarnya sudah terbukti dengan fakta adanya usulan-usulan program transmigrasi baru, baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun dari Pemerintah Propinsi dan dari masyarakat. Untuk memenuhi usulan-usulan tersebut diatas, kendala yang dihadapai oleh Pemerintah Pusat adalah keterbatasan anggaran. Salah satu upaya untuk memenuhi usulan program transmigrasi pada saat ini, banyak usulan program transmigrasi dengan dukungan kuat yang dilengkapi dengan kerja sarna antar daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota menyiapkan dan mengusuikan program transmigrasi yang telah dlengkapi dengan MoU kerja sarna antara Propinsi /Kabupaten/Kota daerah penempatan. Sampai dengan saat ini telah terdapat 239 MoU kerjasama antar daerah dan usulan PTB setara dengan 10.038 KK transmigran dari daerah pengirim, yang tersebar di 45 kabupaten/kota tujuan. Kenyataan yang add dilapangan serta pandangan para pakar sebagaimana disampaikan diatas, kiranya dapat dijadikan dorongan untuk merumuskan kebijakan daD strategi PTB baru untuk kedepan.

 

UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian ditetapkan waktunya sebelum adanya UU No. 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 th 2004. Banyak fihak yang mempertanyakan apakah Undang-Undang No. 15 th 1977 tersebut, tidak bertentangan atau tetap sejalan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah. Ada yang berpendapat termasuk anggota Dewan perwakilan Rakyat yang terhormat, bahwa perlu dikaji ulang ataupun apabila perlu diamendemen dan direvisi total, supaya UU tentang Ketransmigrasian dengan UU tentang Pemerintahan Daerah dapat selaras. Dilain fihak, banyak yang berpendapat bahwa, terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1997 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Diantara yang berpendapat lain, yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tetap relevan dan tidak perlu direvisi, tetapi yang terpenting adalah menyiapkanj menyelesaikan peraturan-peraturan pelaksanaan (berupa PP dan permen) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.%

[ Kembali ke Indeks | Versi Cetak | Kirim ke Teman ]

 
 
 
2005 Bursa Transmigrasi. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Saran dan komentar ke: info@bursatransmigrasi.net