22 December 2014  
Nama Login :
Kata sandi :
- Lupa Kata Sandi ?
- Pendaftaran
- Webmail
 
 
 
 
 
Bursa Transmigrasi
KTM
Kementerian Tenaga K

Transmigrasi Enyahkan Paradigma Jawanisasi
Tanggal : 23 Dec 2005
Sumber : Kompas

BursaTransmigrasi.net - Bandung, Transmigrasi Enyahkan Paradigma Jawanisasi

Bandung, Kompas

Dalam era otonomi daerah, program transmigrasi sudah tak relevan dikaitkan-kaitkan dengan isu Jawanisasi. Saat ini, program mobilisasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang populasi manusianya, tidak mesti diartikan sebagai pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Melainkan, bisa juga dalam skala lokal, yakni antardaerah di Pulau Jawa sendiri.

Demi pengembangan potensi wilayah dan sumber dayanya, otonomi daerah pada wilayah yang jarang penduduk justru sangat membutuhkan masuknya sumber daya manusia pendatang tanpa memandang asal-usulnya. Daerah yang membuka diri terhadap pluralisme (kemajemukan) justru lebih cepat berkembang ketimbang yang terisolasi.

Demikian Deputi Bidang Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan, Harto Nurdin SE MBA kepada Kompas di Bandung, Rabu (22/11). Dia dihubungi di sela-sela Apresiasi Kebijakan Ketransmigrasian dan Kependudukan. Dalam forum itu juga tampil Deputi Bidang Pertumbuhan dan Kuantitas Penduduk, dr Ratna Pertiwi Tjaya SKM.

Menurut Harto, "cap" Jawa itu sendiri tak pantas diidentikkan terhadap orang-orang yang bermukim di Pulau Jawa. Sebab, penduduk Pulau Jawa bukan cuma orang Jawa, melainkan terdiri dari semua unsur suku bangsa yang ada di Tanah Air.

"Bahwa dulunya peserta transmigrasi itu hanya berasal dari Jawa dan diartikan dari Jawa ke luar Jawa, itu memang harus diakui sebagai sebuah kesalahan masa lalu. Tetapi, dalam era reformasi dan otonomi daerah, di mana isu sentimen antaretnis terus menajam, paradigma Jawanisasi hendaknya dibuang jauh-jauh," kata Harto.

Ia menegaskan, fenomena eksodus dari lokasi transmigrasi akibat konflik dan sentimen antar-etnis di berbagai wilayah Nusantara, sebetulnya cuma cipratan masalah dari rangkaian masalah yang jauh lebih besar. Rasa tidak aman di lokasi transmigrasi di Kalbar, Aceh, Maluku, misalnya, hanyalah akibat dari krisis multidimensi yang sistemnya jauh lebih besar.

"Penyebab konflik itu sendiri bukan dari peserta transmigrasi, melainkan konflik horizontal di luar lokasi transmigrasi. Ini bisa dipicu oleh kecemburuan sosial antara warga pribumi dengan pendatang. Bisa juga akibat sentralisasi kebijakan pemerintah di Pulau Jawa yang menimbulkan sentimen anti-Jawa," paparnya.

Pembangunan transmigrasi sendiri, menurut Harto, saat ini telah menerapkan paradigma baru, di mana penduduk diarahkan memobilisasi dirinya sendiri, tanpa bergantung pada pemerintah. Kebijakannya bisa dijabarkan dalam bentuk persebaran antarwilayah, tanpa mesti diartikan dari Pulau Jawa ke luar Jawa.

Dicontohkannya, transmigrasi lokal di Jawa Barat selatan, pesertanya berasal dari wilayah Jawa Barat sendiri. Kawasan tersebut dirangsang berkembang sesuai potensinya dengan mengundang investor. (nar)

[ Indeks | Cetak | Teman ]

 
 
 
2005 Bursa Transmigrasi. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Saran dan komentar ke: info@bursatransmigrasi.net